Brief Answer: Surat ukur sertifikat hak atas tanah yang tumpang-tindih dengan data yuridis sertifikat hak atas tanah milik warga lainnya kerap terjadi. Hal tersebut didapat diselesaikan di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selama masih dalam tempo 90 hari sejak diketahuinya surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sumber tumpang-tindih, dan lewat dari itu menjadi kompetensi
Contoh surat gugatan PTUN, Foto: Unsplash. Dalam menyusun surat gugatan, tekadang orang tidak mengindahkan format yang ada. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui secara lengkap contoh surat gugatan PTUN agar bisa menyusun surat gugatan sesuai format.
OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara Tata Usaha Negaraini adalah:SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH' BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Nomor01/ PBTL /BPN.36/II/2017, Tentang Pembatalan Pendaftaran PeralihanHak Sertipikat Hak Milik No. 1959/ Cempaka Putih atas nama AgusdiArya N dan Sertipikat Hak Milik No. 1961/ Cempaka Putih atas namaEdi Jhon Har, Keduanya Perbedaan Acara Biasa, Acara Cepat, dan Acara Singkat Pada Peradilan TUN. Pemeriksaan dengan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Pengadilan Negeri atau Tata Usaha Negara? Dalam perkara pertanahan, terdapat 2 kewenangan berlainan yang harus diperhatikan. Secara singkat, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah.
Contoh Gugatan PTUN. REFERENSI TENTANG GUGATAN BESERTA DASAR DAN ALASAN MENGAPA KTUN TERSEBUT MERUPAKAN OBYEK SENGKETA. Gugatan, Penggugat, dan Tergugat. Prosedur Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan gugatan yang di ajukan penggugat, biasanya adalah orang yang dirugikan oleh suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
1. Berdasarkan pasai 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua
2BbkrK.
  • ukpnaf55zn.pages.dev/582
  • ukpnaf55zn.pages.dev/772
  • ukpnaf55zn.pages.dev/433
  • ukpnaf55zn.pages.dev/205
  • ukpnaf55zn.pages.dev/352
  • ukpnaf55zn.pages.dev/737
  • ukpnaf55zn.pages.dev/259
  • ukpnaf55zn.pages.dev/609
  • ukpnaf55zn.pages.dev/703

    • contoh surat gugatan ptun singkat